Friday, 18 June 2021
Share To:
feature-top

Dengarkan Suara Anak Tentang Perkawinan Anak


Indotang dan Dewa, keduanya pada Selasa (18/12) menerima penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, sebagai pelopor pencegahan perkawinan anak. Selain mereka berdua, ada juga sejumlah penerima penghargaan lain, yaitu Suroto asal Lombok Timur, Misran dari Nias, KPS2K Jawa Timur, dan Badingah, bupati Gunung Kidul.

Mereka dihargai atas upaya mencegah dan menekan angka perkawinan anak di wilayahnya masing-masing. Pasalnya, prosentasi perkawinan anak di Indonesia masih tergolong tinggi.

Terkait tingginya angka pernikahan dini ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerjasama dengan 18 kementerian lain dan 62 lembaga masyarakat menggalakkan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak alias GEBER PPA.

Gerakan serupa sudah pernah diluncurkan November 2017 dengan judul kampanye Gerakan Stop Perkawinan Anak.

Hanya saja, menurut Lenny Rosalin, deputi menteri PPPA bidang Tumbuh Kembang Anak, tahun ini lebih banyak lembaga yang berkomitmen dan urun tenaga untuk menciptakan road map pencegahan perkawinan anak.

"Disusun bersama. Who does what, siapa melakukan apa, di tahun berapa, lokasinya di mana," ungkap Lenny kepada BBC News Indonesia, usai penyerahan penghargaan, Selasa (18/12). "Jadi, mulai dari tataran policy, tataran implementasi kegiatan teknis, (itu semua) kita lakukan."

Ia berharap, road map tersebut bisa menjadi solusi jitu menuju tahun 2030 status Indonesia Layak Anak. "Kita harus memenuhi hak-hak anak di seluruh Indonesia ini yang jumlahnya 87 juta (jiwa)," tuturnya.

Menurut Lenny, ada paradigma yang kerap tak disadari para orang tua ketika menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Sesungguhnya, orang tua tersebut telah merenggut hak-hak anak mereka.

"Karena dengan orang tua menikahkan, berarti ada unsur pemaksaan. Anak itu kan makhluk yang paling rentan. Harusnya tugas orangtua melindungi, memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, tapi malah dikawinkan," imbuhnya.

Hak-hak anak yang dimaksud adalah hasil ratifikasi dari Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 yang dituangkan ke dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Hak tersebut antara lain hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak untuk mendapat pendidikan, hak perlindungan khusus anak, serta prinsip nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut Lenny, poin terakhir adalah hak yang seringkali tak diperhatikan masyarakat. Untuk itu, ia berharap, anak-anak dapat menyuarakan pendapat mereka.

"Negara kita sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak 1990, apa salah satu prinsip di dalamnya? Yaitu mendengar suara anak. Jadi, inilah yang harus kita lakukan," pungkasnya.

BBC News Indonesia

Iklan Patriot Garuda Nusantara
Doa Kesatuan by Lumbung Yusuf

Comment

Add a Comment

Tidak Ada Tempat di Tanah Air Indonesia Bagi Terrorisme
Generic placeholder image

Rangkaian ibadah menjelang paskah adalah moment khusus bagi umat Kristiani. Minggu Palma adalah bagian dari ibadah yang jalani dengan khusyuk. Berbagai persiapan yang dilakukan oleh pengurus gereja, selain…